Loadingtea

NUSSA.CO, TOLITOLI — Abrasi “hebat” sungai Tinigi, di Kecamatan Galang, sepertinya kurang mendapat perhatian serius pemerintah daerah, wabil khusus Pemprov Sulawesi Tengah. Apa buktinya ? Buktinya, abrasi sungai yang diduga akibat dampak galian C pasir dan batu (Sirtu) itu malah semakin melebar, bahkan membuat cemas warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, karena lahan perkebunannya ikut tergerus. Mirisnya lagi, hingga kini belum ada solusi pencegahan, minimal ada evaluasi aktivitas tambang galian C.Selain itu, yang membuat pemerintah desa dan warga hanya bisa “gigit jari” adalah, sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi ternyata mendapat izin dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.

“Karena itu kami berharap, Pemprov Sulteng tengok-tengok lah, berikan kami solusi, jangan sampai sungai ini semakin parah, muncul bencana baru. Dulu sungainya kecil sekarang lebarnya lebih seratus meter. Kami tak bisa apa-apa walau sering bersuara, serba salah, bak buah simalakama,” ungkap Mulyadi, Kades Desa Tinigi kepada Radar Sulteng kemarin.

Lanjutnya, beberapa bulan lalu sejumlah wakil rakyat di DPRD Tolitoli memang pernah melakukan kunjungan kerja, namun belum terdengar kabar, solusi yang dihasilkan. Karena itu, sambungnya, warga Tinigi juga ingin mengetahui apa hasil kunjungan kerja dan sidang wakil rakyat di Tolitoli mengenai Sungai Tinigi.

Terpisah, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Hendrik Lamo saat dikonfirmasi juga mengaku risau dengan abrasi sungai Tinigi. Yang paling ia khawatirkan adalah kondisi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, jika abrasi terus melebar hingga memakan lahan perkebunan, maka tidak menutup kemungkinan banjir besar datang, maka abrasi akan semakin parah hingga merusak pemukiman warga, merusak jalan desa dan dusun, serta semakin sulitnya me-recovery jembatan Tinigi yang hancur akibat diterjang banjir bandang, medio 2017 lalu.

“Abrasi makin parah, otomatis recovery jembatan akan semakin sulit dilakukan, karena lahan untuk berdiri pondasi jembatan sudah terkena abrasi. Selain itu, rencana recovery jembatan sudah tertunda hampir 3 tahun, dananya pun makin tidak jelas kabar sumbernya,” kritiknya.

Menurutnya, solusi sementara adalah perlunya dilakukan evaluasi operasi tambang galian c yang hampir setiap terus beroperasi, bahkan alat berat semakin bebas bergerak menggali batu dan pasir sungai. Selain abrasi, kata Hendrik, dampak lainnya adalah sumber air untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar juga semakin berkurang. Selain itu, keuntungan dan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa juga tidak terlihat signifikan.

“Kami akan berupaya memperjuangkan ini ke pemerintah provinsi, jangan sampai abrasi semakin parah dan masyarakat yang menerima akibatnya, sementara pengusaha duduk-duduk tenang, tanpa ada kepedulian sedikitpun. Ini tidak bisa dibiarkan, pemerintah daerah juga harus ambil peduli,” serunya. (han)