Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Insiden tongkang bermuatan batu bara yang kembali menabrak Jembatan Mahakam di Kota Samarinda memicu respons keras dari DPRD Kalimantan Timur.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin malam, 28 April 2025, lembaga legislatif daerah itu menyatakan sikap tegas dan mendesak langkah konkret dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, H. Sabaruddin Panrecalle, dan didampingi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Rapat berlangsung panas dengan sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan lalu lintas sungai serta penanganan insiden yang dinilai berulang dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Ini bukan pertama kalinya insiden seperti ini terjadi. Kami tidak ingin Jembatan Mahakam menjadi korban kelalaian yang berulang-ulang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” tegas Sabaruddin. Selasa, (29/04/2025).

Ia menegaskan bahwa Jembatan Mahakam bukan sekadar infrastruktur, tetapi aset strategis yang menopang roda ekonomi dan mobilitas warga Samarinda serta kawasan sekitarnya.

“Setiap kerusakan di sini berdampak luas, mulai dari distribusi barang hingga keselamatan warga,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah tuntutan kepada instansi teknis dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya adalah penjelasan teknis dampak kerusakan jembatan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lalu lintas sungai, serta identifikasi dan penegasan tanggung jawab hukum atas insiden tersebut.

Tak hanya berhenti di aspek administratif, DPRD Kaltim membuka opsi hukum jika ditemukan kelalaian berat. “Jika ada bukti kuat, kami akan meminta proses hukum dijalankan hingga tuntas. Bukan hanya ganti rugi, tetapi juga konsekuensi pidana,” ucap Sabaruddin.

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah. Hadir di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kapolda Kaltim, Kajati Kaltim, Kepala BBPJN Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, serta Direktur Utama sejumlah perusahaan pelayaran.

Perwakilan dari PT Energi Samudra Logistik, perusahaan pemilik tongkang yang terlibat dalam insiden, juga hadir dan diminta memberikan keterangan.

DPRD Kaltim menyatakan akan mengawal proses investigasi insiden ini secara terbuka dan akuntabel. “Kami tak mau kasus ini berlalu tanpa kejelasan. Ini tentang keselamatan publik yang harus dipertahankan,” tutup Sabaruddin. (ADV)