Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Jaminan halal untuk menjaga produk makanan, minuman, obat dan kosmetik dan produk lainnya, yang beredar di masyarakat terutama mengenai kualitas, keamanan dan kehalalan produk merupakan tanggungjawab Pemerintah. Untuk itu DPRD Balikpapan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Jaminan halal tersebut. Bak gayung bersambut upaya tersebut mendapat dukungan dan apresiasi dari Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi kepada DPRD Balikpapan.

Dukungan dan apresiasi ini-pun disampaikan Rizal dalam <span;>rapat paripurna DPRD Balikpapan, dalam Rapat Pariputna Nota Penjelasan DPRD Balikpapan terkait 3 (tiga) raperda, salah satunya, produk jaminan halal dan perubahan perda nomor 13 tahun 2015 tentang, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Senin (12/4/2021) .

“Sudah menjadi Kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat, terhadap konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, penggunaan kosmetik, produk kimia biologi, produk rekayasa genetik, yang belum terjamin kehalalanya. Sehingga, diperlukan produk hukum sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan proses produksi, serta jaminan peredaran produk halal di kota Balikpapan”, terang Rizal.

Menurut Rizal upaya tersebut berbanding lurus dengan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang, jaminan produk halal, dalam perubahan yang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja, dan Permen nomor 39 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal.

Kendati demikian, menurutnya peran serta masyarakat juga  diperlukan untuk membantu pemerintah dalam pengawasan terhadap produk halal yang beredar, dapat dilakukan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan terhadap produk yang beredar di masyarakat. (*/adv)