Loadingtea

Ketua KPU Klaim Ada Kesalahan Teknis,

 

NUSSA.CO, TOLITOLI – Rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau dikenal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tolitoli, dicurigai ada upaya kongkalikong.

Dari sumber terpercaya media ini, hasil resmi pengumuman nilai Computer Assisten Test (CAT) yang digelar pertengahan November 2022, khusus dari Kecamatan Lampasio diketahui salah seorang peserta bernama Ekhsanuddin mendapat nilai “0”, sementara rekan ujiannya mendapatkan nilai rerata 60 hingga 80.

Anehnya, peserta bernama Ekhsanuddin ternyata diloloskan masuk sesi berikutnya, yakni seleksi wawancara di Kantor KPU Tolitoli.

“Seharusnya KPU lebih transparan, nilai 0 kok bisa masuk ke seleksi wawancara,” ucap Ms, peserta CAT dari Kecamatan Galang menyoroti.

Menurutnya, jika memang KPU lebih memilih meloloskan peserta CAT dengan nilai 0, sebaiknya KPU RI mengkaji ulang pelaksanaan CAT untuk memilih anggota PPK yang berkualitas.

“Langsung aja wawancara, lalu loloskan orang-orang yang menjadi pilihan KPU, atau siapalah yang menjadi keluarga atau titipan,” keluhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Tolitoli Sulaeman Padjalani membenarkan jika salah seorang peserta rekrutmen calon PPK dari Kecamatan Lampasio bernama Ekhsanuddin mengantongi nilai “0” usai mengikuti ujian tertulis CAT.

“Ada kesalahan teknis, yang bersangkutan hadir, tetapi tidak menyelesaikan tombol finish, sehingga nilainya kosong. Tapi, tidak ada aturan bahwa 0 itu bukan angka. Selain itu, jumlah pendaftar di Lampasio cuman 15 orang, dan yang bersangkutan mendapat nilai tinggi saat sesi wawancara,” bantahnya usai pelantikan 50 orang PPK terpilih se-Kabupaten Tolitoli, Rabu (4/1/2023) pagi.

Terpisah, Direktur LSM Bumi Bakti Ahmad Pombang menilai, KPU Tolitoli dalam hal ini ketua KPU terlalu gegabah untuk meloloskan peserta CAT dengan nilai “0”. Sesuai aturan pada umumnya, siapa saja yang tidak lolos pada tes tertulis atau CAT tentu tidak bisa untuk diloloskan ke tahap selanjutnya. Hal yang sama juga diterapkan pada perekrutan PNS.

Upaya lain, KPU bisa memberdayakan peran mahasiswa untuk mengisi dan memenuhi kuota pendaftaran di kecamatan. Atau ketentuan lainnya, yakni dengan memperpanjang masa pendaftaran, dan menyosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk berpartipasi sebagai penyelenggara pemilu di kecamatan.

“Persoalan ini menjadi buah bibir di masyarakat, KPU dinilai sudah tidak transparan, bisa jadi ada kongkalikong. Dan KPU harusnya dari awal melakukan perpanjangan pendaftaran, buktinya kecamatan lain jumlah pendaftar lebih dari 20 orang. Alasan saja jika ketua KPU mengatakan nilai tes wawancara lebih tinggi, itukan bisa saja dibuat. Kami berharap, Bawaslu dan DKPP menelusuri persoalan ini,” kata Ahmad Pombang yang menambahkan, tim seleksi komisioner KPU yang akan menyeleksi priode 2023-2028 benar-benar selektif memilih. Diharapkan orang-orang yang duduk di KPU adalah pilihan terbaik, yang tidak alergi dengan wartawan, sinergis dengan siapa saja.

“Teman-teman mengadu, Ketua KPU Tolitoli tidak sinergis dengan media, ditelepon tidak mau angkat, di wa dibalas alasan sibuk. Ini harus menjadi catatan khusus bagi tim seleksi komisioner baik KPU maupun Bawaslu, pilihlah orang-orang yang mau membangun sinergitas dalam menyukseskan pesta demokrasi di daerah,” pintanya. (ham)