Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Instruksi Presiden Jokowi terkait penurunan biaya pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia, tampak belum dipatuhi sepenuhnya, termasuk di Kota Balikpapan.

Mendengar hal itu, anggota DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang menegaskan bahwa, masih mahalnya biaya PCR di Balikpapan harus segera ditindaklanjuti Pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Politikus partai NasDem yang akrab disapa Parlin ini menilai, mahalnya biaya pemeriksaan PCR tentu merupakan sebuah dilematis. Sebab, di satu sisi PCR merupakan syarat Ketika hendak berpergian. Karena itu, PCR seharusnya bisa menjadi salah satu program pemerintah untuk memerangi penyebaran Covid-19.

“PCR adalah syarat atau aturan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat hendak berpergian, jadi seharusnya dimudahkan lah,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah menurunkan biaya pemeriksaan PCR menjadi sebesar Rp 500 ribu, namun ia tetap berharap biaya PCR bisa terus ditekan agar jauh lebih murah lagi. “Tapi kalua saya, PCR seharusnya diberikan gratis atau paling tidak diberikan subsidi,” sambungnya.

Parlin menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk melakukan revisi dan penyesuaian tarif PCR sesuai instruksi Presiden Jokowi. (adv)