Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA, Meningkatnya Jumlah Orang Dengan Gangguan JIwa (ODGJ) di Samarinda cukup menjadi Dilema bagi DPRD Samarinda. Lantaran dalam keseriusan penanganannya termasuk dalam penggunaan anggaran ternyata menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltim.

Hal inilah yang menjadi hambatan dalam mengantisipasi masalah sosial tersesbut. Demikian seperti diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Selasa (4/4/2023)

Puji menjelaskan jika Pemkot pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi meningkatknya ODGJ di kota Tepian seperti dengan membentuk rumah penampungan Sementara.

Namun, kata Puji, wadah tersebut memiliki keterbatasan dalam pembiayaan. Sebab, Pemkot tidak dapat menggelontorkan dana ke tempat tersebut, karena khawatir mendapat tekanan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu dikarenakan penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. “Begitu menganggarkan, nanti diperiksa sama BPK, itulah yang menjadi kelemahan,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Pemkot tetap mengakomodir ODGJ dengan cara lain. (Adv)