Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Semenjak pemberlakuan Zona Zero Tolerance (ZZT) di sepanjang Jl. Sudirman, sejumlah kalangan utamanya para pengusaha mulai resah dan gelisah, dampaknya penghasilan menurun drastis.

Atas dasar itulah, sehingga puluhan warga Jalan Jenderal Sudirman didampingi anggota DPRD Balikpapan Johny Ng dan Fadilah mendatangi kantor Pemkot Balikpapan dengan niat hendak berdiskusi langsung dengan Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud terkait pemberlakuan ZZT dan dampaknya.

Walaupun harus menunggu lama, sejumlah perwakilan warga akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud di ruang lobi Pemkot Balikpapan, Kamis (28/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Fadillah menegaskan bahwa, warga bukannya menolak diberlakukannya ZZT, hanya saja pemberlakuan larangan parkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sama saja mematikan perekonomian warga. Sebab, semenjak pemberlakuan larangan parkir, pembeli yang ingin singgah tidak bisa memastikan harus parkir dimana, sementara parkiran yang ada tidak memadai. Jika nekat menerobos, bakal dikenakan sanksi tilang.

“Halaman kecil, jadi pembeli bingung mau parkir dimana. Kalaupun harus parkir di gedung parkir Klandasan pembeli tidak mungkin mau, karena tidak tersedia shuttle bus. Warga berharap persoalan ini menjadi perhatian pemkot, jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat lah,” harap Fadilah.

Lukman Hendra-perwakilan warga di hadapan wali kota mengatakan bahwa program ZZT dinilai sangat menyusahkan warga khususnya yang punya usaha di kawasan tersebut.

“Kita sudah merasakan kesulitan ekonomi sejak pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya penghasilan warga, ditambah lagi pemberlakuan ZZT yang tidak berpihak kepada masyarakat,” nilainya.

Lukman menambahkan, saat ini ia dan warga lainnya tengah berjuang untuk mencari nafkah ditambah lagi harus membayar pajak serta menghidupi sejumlah karyawan yang ada. Karena itu, ia dan warga lainnya berharap ada kebijakan wali kota untuk meninjau kembali program ZZT.

“Kami sangat mendukung program pemerintah, tapi kami juga tolong minta ada kebijakan tersendiri, dan pak wali kota bilang akan membicarakan ulang dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (Adv)