Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam penyusunan program pembangunan daerah tahun 2025. Komitmen ini semakin diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Menurut Alwi, efisiensi sudah menjadi perhatian utama sejak awal, bahkan sebelum adanya instruksi dari pemerintah pusat. Namun, dengan adanya Inpres ini, pihaknya bersama Pemerintah Kota Balikpapan harus semakin berhati-hati dalam menentukan skala prioritas program yang akan dijalankan.

“Tanpa adanya instruksi pun, kita sudah mengutamakan efisiensi dalam penyusunan program. Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kota akan mengkaji ulang program mana yang perlu dilanjutkan, dikurangi, atau bahkan dihapus.

“Kami harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus. Ini yang perlu segera didiskusikan dengan Pak Wali Kota,” tambahnya.

Alwi mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan besar, mengingat Balikpapan telah menetapkan sejumlah program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata, serta program peningkatan layanan publik.

Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran tanpa pertimbangan matang berisiko menghambat pelayanan masyarakat dan target pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi yang matang sangat diperlukan agar program-program vital tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan. Kita akan upayakan solusi terbaik bersama Pemerintah Kota,” tegasnya.

Dengan kebijakan efisiensi ini, DPRD Balikpapan akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas pembangunan daerah. (Adv)