Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Ia mengungkapkan bahwa pembiayaan program ini ternyata tidak sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat, melainkan turut membebani APBD Kota Balikpapan.

“Dengan adanya program ini yang dibebankan ke APBD Kota Balikpapan, tentu akan berdampak pada keseluruhan alokasi anggaran. Kita harus melakukan efisiensi karena ada anggaran yang harus digeser untuk MBG,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan nutrisi anak-anak melalui pemberian makanan bergizi gratis. Program ini dinilai memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Namun, pembiayaan yang bersumber dari APBD membuat beban keuangan daerah semakin besar, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Alwi menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan penyesuaian terhadap program prioritas lainnya agar anggaran tetap seimbang. “Kita perlu duduk bersama dengan Wali Kota untuk menentukan langkah strategis. Banyak program yang sudah dirancang hingga 2026, dan beberapa mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus agar anggaran mencukupi,” katanya.

Menurutnya, tantangan utama adalah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor lain yang juga penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota perlu menyusun strategi yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, DPRD akan mengkaji ulang berbagai pos anggaran yang ada agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan program-program lain yang telah direncanakan sebelumnya. “Kita akan mencari solusi terbaik agar anggaran tetap digunakan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)