Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan tajam terhadap Rancangan APBD Kaltim 2026. Dalam Paripurna ke-45, pernyataan fraksi yang dibacakan Sugiyono memuat perhatian serius terhadap besarnya porsi belanja pegawai, isu stunting, serta rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

Sugiyono menyebut struktur belanja pegawai dalam RAPBD masih terlalu mendominasi dan berpotensi menggerus ruang fiskal bagi program-program publik. Fraksi meminta pemerintah daerah merasionalisasi komposisi tersebut agar lebih seimbang.

“Proporsi belanja pegawai sangat besar. Kami mendorong agar anggaran diarahkan kembali untuk memperkuat program yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Penurunan TKD juga menjadi sorotan penting. Transfer pusat yang sebelumnya mencapai Rp9,33 triliun kini hanya Rp3,13 triliun, turun lebih dari separuh. PDIP menekankan perlunya perbaikan PAD melalui sistem digital agar daerah tidak terlalu bergantung pada pusat.

Dalam hal stunting, fraksi meminta pemprov memperkuat konsolidasi data dan intervensi lintas sektor. Program dianggap harus menyasar kelompok rentan dan dilakukan secara terukur.

“Penanganan stunting adalah upaya membangun generasi masa depan. Intervensinya perlu lebih tepat sasaran dan menyasar keluarga dengan akses kesehatan terbatas,” ujar Sugiyono.

Terkait rencana pemotongan DBH, PDIP menyatakan sikap menolak. Menurut fraksi, kebijakan tersebut tidak mencerminkan keadilan fiskal bagi Kaltim sebagai daerah penghasil.

“Bila pendekatan diplomasi tidak mendapat respons, aspirasi masyarakat harus diberi ruang untuk disampaikan,” tuturnya.

Fraksi PDIP menegaskan pandangan umum yang disampaikan bertujuan memastikan RAPBD 2026 tetap menjadi instrumen yang menjunjung kepentingan rakyat dan memperkuat kesejahteraan Kaltim ke depan.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]