Loadingtea

DPRD Balikpapan Soroti Anggaran dan Mekanisme Program Makan Bergizi Gratis

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menegaskan bahwa program ini harus benar-benar mencapai target, baik dari segi kualitas sajian maupun sasaran penerima manfaat.

Salah satu aspek krusial yang disoroti adalah kecukupan anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi. Sufyan mengingatkan bahwa harga bahan pangan di setiap daerah berbeda, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi pasar lokal sebelum menentukan besaran anggaran.

“Jangan sampai Rp10 ribu dianggap cukup di satu daerah, lalu diterapkan sama di semua daerah tanpa melihat perbedaan harga bahan pangan,” ujarnya.

Menurutnya, jika harga bahan pangan di Balikpapan tidak cukup untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan, maka evaluasi anggaran menjadi hal yang sangat diperlukan agar program tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain anggaran, Sufyan juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program ini, termasuk dalam pemilihan vendor catering dan penyusunan menu. Meskipun pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penerima manfaat, DPRD tetap memiliki peran dalam pengawasan agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau hanya sekadar mencukupkan, tentu bisa. Tapi jangan sampai komposisi gizinya dikorbankan,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan belum adanya sosialisasi yang komprehensif terkait mekanisme pelaksanaan MBG di Balikpapan. Menurutnya, meskipun menu dan komposisi gizi sudah ditetapkan, teknis penerapannya di lapangan masih belum jelas bagi banyak pihak.

“Kalau soal apa saja komposisi menunya, saya pikir sudah ada. Tapi bagaimana penerapannya di lapangan, kita seolah masih meraba-raba,” tambahnya.

DPRD Balikpapan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme distribusi dan pengawasan program ini. Sebagai program prioritas nasional, MBG harus dipastikan berjalan secara merata dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi seimbang. (Adv)