Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan baru bagi daerah dalam mengelola keuangan. DPRD Kaltim menilai kondisi tersebut harus direspons dengan kebijakan yang tepat agar stabilitas layanan publik tetap terjaga.

Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, mengatakan pengetatan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun dan menjalankan program.

Menurutnya, penyesuaian belanja merupakan konsekuensi logis dari berkurangnya dukungan anggaran pusat, namun tidak boleh berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

“Penataan ulang belanja itu wajar, tetapi yang harus dijaga adalah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap program harus dievaluasi berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Program yang kurang mendesak dapat ditunda, sementara kegiatan prioritas wajib dipertahankan.

“Yang penting adalah memastikan anggaran dipakai untuk hal-hal yang paling dibutuhkan warga,” katanya.

Hassanuddin juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pergeseran dan penyesuaian anggaran. Menurutnya, DPRD akan terus terlibat dalam pembahasan agar setiap keputusan anggaran memiliki dasar kajian yang jelas.

“Semua harus transparan dan rasional, supaya kebijakan anggaran bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]