Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Suasana ruang rapat gabungan lantai 2 Kantor DPRD Kota Balikpapan terasa hangat pada Senin (4/8/2025) siang. Rombongan anggota DPRD Kota Samarinda tiba dengan satu misi utama: belajar langsung dari pengalaman DPRD Balikpapan, terutama terkait mekanisme kerja legislatif dan keberhasilan program transportasi massal gratis Bus Bacitra (Balikpapan Cinta Transportasi Rakyat).

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Drs. Rusdi, yang menyampaikan bahwa pihaknya ingin menggali lebih dalam pola perencanaan agenda legislatif melalui Badan Musyawarah (Banmus). Menurutnya, DPRD Balikpapan menjadi salah satu rujukan karena memiliki sistem kerja yang terbilang disiplin dan terstruktur.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan agenda di DPRD Balikpapan, apakah ada model yang berbeda dengan yang kami terapkan di Samarinda. Setelah mendengar penjelasan, ternyata prinsipnya sama, semua kegiatan tetap melewati rapat pimpinan maupun Banmus sesuai tata tertib,” terang Rusdi.

Selain soal mekanisme kerja, perhatian terbesar DPRD Samarinda justru tertuju pada Bus Bacitra, transportasi gratis yang sudah hampir dua tahun melayani warga Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menjelaskan bahwa program ini memang menjadi salah satu terobosan penting Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan layanan publik sekaligus mengurangi kemacetan.

“Rombongan DPRD Samarinda sangat tertarik. Mereka ingin meneliti lebih jauh apakah konsep transportasi gratis ini bisa diterapkan juga di Samarinda,” ujar Yono.

Namun, Yono menekankan bahwa program ini bukan tanpa konsekuensi. Dari sisi anggaran, biaya yang dibutuhkan cukup besar. “Untuk membuka satu rute saja, anggarannya mencapai Rp18–20 miliar per tahun. Jadi memang harus ada perhitungan matang sebelum diterapkan di kota lain,” jelasnya.

Tak hanya itu, DPRD Samarinda juga mendalami bagaimana Pemkot Balikpapan menangani dampak sosial, khususnya protes dari sopir angkot saat program ini pertama kali dijalankan. Menurut Yono, Pemkot Balikpapan memberikan kompensasi serta solusi alternatif agar para sopir tetap bisa mencari nafkah.

“Kami ingin memastikan bahwa program transportasi gratis tidak menimbulkan masalah baru bagi sopir angkot. Hal ini menjadi perhatian serius rombongan DPRD Samarinda,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa inovasi transportasi publik Balikpapan tak hanya bermanfaat bagi warganya, tetapi juga menginspirasi kota-kota lain di Kalimantan Timur untuk menghadirkan layanan serupa. (Adv)