Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Polemik praktik “titipan” dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menyeruak di Kota Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa praktik tidak sehat tersebut harus segera dihentikan karena berpotensi merusak integritas dunia pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.

Pernyataan tegas itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025). Menurut Alwi, isu titipan—baik dari pejabat maupun pihak lain yang memiliki akses—tidak boleh lagi dibiarkan karena mengancam prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

“Saya sangat mendukung langkah Pak Wali Kota yang sudah lebih dulu menegaskan pentingnya penerimaan murid baru yang transparan. Jangan ada lagi jalur titipan, apalagi dari pejabat. SPMB harus murni berdasarkan aturan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila praktik titipan terus dibiarkan, maka sistem seleksi kehilangan makna. Anak-anak yang sebenarnya berhak masuk berdasarkan prestasi atau jalur zonasi bisa tersingkir hanya karena kalah oleh intervensi pihak tertentu.

“Kalau ini menjadi kebiasaan, lama-lama orang tua pun menganggap wajar menyuruh anaknya masuk sekolah lewat jalur belakang. Ini merusak mental generasi,” ujarnya.

Alwi juga menyerukan keterlibatan aktif orang tua agar mendidik anak-anak bersaing secara sehat. Menurutnya, pendidikan harus membangun karakter jujur dan berintegritas, bukan mentalitas instan dengan memanfaatkan koneksi.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya penegakan sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat, termasuk jika melibatkan oknum guru atau staf sekolah. “Kalau terbukti ada yang main mata, harus diberi sanksi. Tidak boleh ada toleransi,” katanya.

Alwi berharap ke depan, sistem penerimaan murid baru di Balikpapan bisa berlangsung lebih bersih, adil, dan benar-benar bebas dari titipan. “Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jangan sampai ternodai hanya karena ulah segelintir pihak,” pungkasnya. (Adv)