Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendesak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) segera mengumumkan hasil investigasi insiden tabrakan tongkang batu bara terhadap Jembatan Mahakam I pada 26 April 2025 lalu.

Desakan muncul lantaran hingga kini laporan belum juga dipublikasikan, padahal sebelumnya dijadwalkan keluar pada 5 Mei 2025.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai keterlambatan itu menambah kekhawatiran publik. Apalagi, dalam tahun ini, jembatan tersebut sudah dua kali ditabrak tongkang dan belum memiliki fender pelindung.

“Sudah dua bulan tanpa fender, tapi belum ada kejelasan hasil pemeriksaan maupun kapan pembangunan kembali fender akan dilakukan. Ini menyangkut keselamatan pengguna jalan,” ujar Reza, Senin, (12/5/2025).

BBPJN Kaltim berdalih proses analisis masih berlangsung. Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, menyebut data dari lapangan masih dalam tahap pengolahan.

“Masih diolah dan diproses,” ujarnya.

Pihak legislatif juga mendesak PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, perusahaan pemilik tongkang, untuk segera membangun kembali fender sebagai bentuk tanggung jawab.

“Kami ingin ada transparansi. Progres pembangunan fender oleh perusahaan juga harus disampaikan. Ini infrastruktur vital,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, mengatakan hasil investigasi masih dalam pendalaman bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan batas kemampuan jembatan dalam menahan beban, mengingat usia struktur Jembatan Mahakam I sudah lebih dari tiga dekade.

“Selama menunggu hasil akhir investigasi, kendaraan bertonase besar dilarang melintasi Jembatan Mahakam I,” tuturnya.

Ia menyarankan kendaraan berat dialihkan ke Jembatan Mahulu guna menghindari risiko tambahan.

“Karena belum diketahui batas maksimal beban yang bisa ditanggung, kendaraan berat dilarang lewat,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari BBPJN terkait waktu pasti publikasi hasil investigasi maupun rencana pembangunan fender. (ADV)