Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Timur untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak hanya menjadi panggung pemaparan program prioritas eksekutif, tetapi juga forum kritik tajam dari legislatif. Salah satu suara paling lantang datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti persoalan klasik yang menurutnya belum kunjung dituntaskan: ketimpangan tanggung jawab atas infrastruktur jalan, terutama yang berstatus nasional namun dibebankan ke daerah.

“Saya dari dapil Kutai Kartanegara. Yang perlu kita cermati bersama Pak Gubernur dan jajaran pusat adalah persoalan status jalan,” ujar Guntur. Rabu, (7/5/2025).

Menurut dia, masih banyak ruas jalan nasional di Kalimantan Timur yang justru perawatan dan pembangunannya ditanggung oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Guntur menyebut hal ini sebagai bentuk ketidakadilan fiskal.

“Banyak jalan yang statusnya nasional, tapi akhirnya kita, pemerintah daerah, yang harus membangun dan memperbaikinya,” ucapnya di hadapan para peserta Musrenbang yang turut dihadiri perwakilan Bappenas dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia mencontohkan langsung ruas jalan Loa Janan menuju Museum Mulawarman di Tenggarong. Meski secara administrasi masuk kategori jalan nasional, Guntur menyebut ketika terjadi kerusakan atau longsor, pemerintah daerah yang harus turun tangan.

“Ini kan tidak adil. Padahal status jalan itu nasional. Tapi ketika longsor, kita yang sibuk membenahi. Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Guntur mengaitkan persoalan ini dengan kontribusi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional yang sangat besar, khususnya dari sektor pertambangan dan migas. Ia menyebut kontribusi tersebut belum diimbangi dengan dukungan pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah pusat.

“Pendapatan kita luar biasa. Kita penyumbang besar bagi negara. Harapan kita, pusat harus lebih fokus ke Provinsi Kaltim, terutama untuk infrastruktur jalan yang memang menjadi kewenangan mereka,” tegasnya.

Lebih jauh, Guntur mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi ulang terhadap kebijakan pembangunan. Ia menyarankan agar status jalan di Kaltim diinventarisasi kembali, agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan yang membebani daerah.

“Kita minta status jalan ini diinventarisasi lagi. Jangan sampai terus-terusan kita bangun jalan nasional pakai uang daerah. Ini harus dibicarakan serius dengan Bappenas dan kementerian teknis,” pungkasnya.

Ia berharap masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD Kaltim ke depan, sekaligus menjadi bahan advokasi Pemprov Kaltim kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan fiskal yang lebih nyata. (ADV)