Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Meski jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan terus meningkat hingga mencapai sekitar 80.000 unit, kualitas, kapasitas, dan daya saing pelaku usaha dinilai masih jauh dari ideal. Hal ini menjadi sorotan serius Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto, yang menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu bersaing di era digital.

Suwanto menekankan bahwa UMKM merupakan pilar penting ekonomi nasional. “Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60 persen. Ini menunjukkan UMKM bukan sekadar pelengkap, tetapi kekuatan utama ekonomi kita,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Selasa (1/7/2025).

Meski jumlah pelaku UMKM cukup besar, dari 80.000 unit usaha di Balikpapan, hanya sekitar 14.000 yang tercatat resmi, dan dari jumlah itu baru 500 pelaku yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas usaha. “Idealnya, minimal separuh atau sekitar 50 persen UMKM terdaftar mendapatkan pelatihan agar bisa naik kelas. Tanpa peningkatan kapasitas, sulit bagi mereka untuk berkembang,” tegas Suwanto.

Selain pelatihan, politikus PDI Perjuangan ini menyoroti perlunya percepatan digitalisasi UMKM. Masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan operasional. Menurutnya, penguasaan platform digital menjadi kunci agar UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan produktivitas.

Suwanto juga menekankan pentingnya akses modal, khususnya melalui program dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). “Kemudahan permodalan harus didorong agar UMKM tidak stagnan, bisa tumbuh berkelanjutan, dan mampu menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat,” jelasnya.

DPRD Balikpapan berharap pemerintah daerah memperkuat program pelatihan, pendampingan, digitalisasi, serta akses permodalan, sehingga UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)