Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat standar halal di sektor kuliner, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan religius masyarakat Muslim, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan daya saing, menarik investor, dan memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan mendesak. “Hampir 90 persen masyarakat Balikpapan beragama Islam. Pelaku usaha kuliner harus serius memperhatikan aspek halal agar produk mereka dipercaya konsumen,” ujar Haemusri, Senin (28/7/2025).

Haemusri menekankan, kesadaran terhadap halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan. Produk yang bersertifikat halal diyakini lebih mampu bertahan dan bersaing, terutama di tengah tren pertumbuhan industri kuliner yang semakin kompetitif.

Sebagai bagian dari upaya ini, Disdag Balikpapan membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Proses sertifikasi difasilitasi bekerja sama dengan lembaga resmi serta Kementerian Agama melalui BPJPH, sehingga prosedur lebih mudah dan efisien, termasuk bagi UMKM yang terkendala biaya dan informasi.

Tren kuliner halal di Balikpapan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Selain Pasar Klandasan, berbagai sentra kuliner halal mulai bermunculan di hampir seluruh kecamatan. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa pemenuhan standar halal tidak hanya terbatas pada pusat kota, tetapi mulai merata di wilayah pinggiran.

Haemusri menambahkan bahwa peningkatan jumlah usaha bersertifikat halal akan mendorong Balikpapan menjadi kota ramah investasi, berdaya saing tinggi, dan berbasis keberlanjutan. Dengan ekosistem usaha yang mengedepankan halal, kota ini berpotensi menjadi destinasi kuliner yang aman, terpercaya, dan diminati wisatawan lokal maupun luar daerah. (Adv/DiskominfoBpp)