Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan usulan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026 dengan nilai fantastis, lebih dari Rp3 triliun. Angka tersebut jauh melampaui Bankeu tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjadi penegasan bahwa Balikpapan membutuhkan dukungan lebih besar demi mempercepat pembangunan, terutama sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin ST, menyampaikan usulan tersebut saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim di Aula Pemkot, Rabu (6/8/2025). Pertemuan itu membahas evaluasi realisasi Bankeu 2024 dan 2025 sekaligus menyusun proyeksi kebutuhan untuk 2026.

Menurut Muhaimin, realisasi Bankeu 2024 senilai Rp125 miliar telah terserap 100 persen, sedangkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp189 miliar masih dalam proses pencairan bertahap. Kendati demikian, Pemkot tetap menjamin keberlanjutan proyek melalui dukungan APBD Kota.

“Kalau transfer provinsi belum turun sepenuhnya, kami tetap gunakan APBD Kota untuk melanjutkan pembayaran sesuai progres fisik di lapangan. Tujuannya agar ekonomi tidak terhambat dan kontraktor tetap bisa bekerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa usulan Bankeu Rp3 triliun tahun 2026 bukan sekadar angka, melainkan cerminan kebutuhan riil Balikpapan. Program prioritas yang diajukan meliputi penanggulangan banjir, pengelolaan sampah dari hulu, pembangunan SMA/SMK, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Ia juga menepis anggapan bahwa Bankeu adalah bentuk pembagian kuota politik. “Ini murni kebutuhan daerah. Kami paham provinsi harus membagi secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota. Namun, sebagai pintu gerbang IKN, Balikpapan selayaknya mendapat porsi lebih besar,” tegasnya.

Muhaimin berharap kehadiran anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan dapat memperjuangkan usulan ini. “Dukungan provinsi harus seimbang dengan peran Balikpapan yang strategis sebagai beranda Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoBpp)