Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Roda pembangunan Kota Balikpapan tahun 2026 mulai bergerak setelah DPRD dan Pemerintah Kota resmi mengunci kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rapat paripurna yang digelar di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, pada Rabu (13/8/2025) itu menandai langkah awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.

Kesepakatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi penentu arah pembangunan, prioritas belanja, hingga strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Melalui dokumen KUA-PPAS, jalannya program daerah akan lebih terarah, sekaligus memastikan skala prioritas pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan publik.

Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengingatkan agar KUA-PPAS tidak berhenti sebagai dokumen formalitas. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang tertuang harus benar-benar lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.

“Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Itu yang paling mendesak dan langsung dirasakan warga,” tegas Najib.

Dalam kesempatan tersebut, paripurna juga menetapkan persetujuan bersama terhadap pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur. Menurut Najib, keberadaan rumah sakit baru ini penting sebagai solusi atas tingginya kebutuhan layanan kesehatan di wilayah timur kota yang selama ini harus bergantung pada fasilitas kesehatan di pusat kota.

Najib menekankan pentingnya transparansi di setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Ia mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menyajikan data pendukung secara rinci dan terbuka.

“Kita tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Data harus jelas, terbuka, dan bisa diuji. Dengan begitu, kepercayaan publik tetap terjaga,” tambahnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, pembangunan hanya akan tepat guna bila masyarakat ikut dilibatkan dalam prosesnya.

“Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (Adv)