Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Fraksi PKS meminta Pemprov Kaltim memperbaiki komposisi anggaran pada APBD 2026 setelah melihat masih tingginya porsi belanja yang tidak langsung berhubungan dengan pembangunan fisik. Pandangan tersebut disampaikan Subandi dalam sidang paripurna ke-45 DPRD Kaltim.

Total belanja Rp 15,15 triliun diketahui didominasi Belanja Operasi sebesar Rp 8,16 triliun. PKS mencatat Belanja Pegawai Rp 3,95 triliun dan Belanja Barang dan Jasa Rp 3,75 triliun masih memakan porsi besar, sementara Belanja Modal hanya menyentuh Rp 1,06 triliun.

“Dengan posisi Kaltim sebagai daerah yang menopang pembangunan IKN, porsi belanja modal ini belum menggambarkan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” tutur Subandi.

Fraksi PKS juga menyoroti Belanja Transfer Rp 5,89 triliun yang dinilai perlu pengelolaan lebih akuntabel, terutama pada Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 4,76 triliun yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah jika tidak diawasi.

Di sektor pembiayaan, PKS mempertanyakan penerimaan yang sepenuhnya bersumber dari SILPA 2025 sebesar Rp 900 miliar. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan masih adanya program yang tidak terealisasi maksimal.

“Besarnya SILPA berarti ada ruang fiskal yang belum dimanfaatkan. Pemanfaatan SILPA harus diarahkan untuk sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

PKS menutup pandangannya dengan mengajak seluruh pemangku kebijakan menjadikan pembahasan RAPBD 2026 sebagai upaya memperkuat integritas anggaran dan memastikan setiap rupiah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]