Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Penurunan drastis dana transfer pusat untuk tahun anggaran 2026 mendorong Fraksi PKS DPRD Kaltim mengingatkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih terarah dan hati-hati.

Subandi, yang mewakili fraksi dalam paripurna ke-45, menyampaikan bahwa situasi fiskal tidak sedang berada dalam kondisi ideal.

Transfer ke daerah diperkirakan turun dari Rp 9,33 triliun menjadi Rp 3,13 triliun. Dana bagi hasil (DBH) juga mengalami koreksi tajam, dari Rp 6,06 triliun menjadi Rp 1,62 triliun. Dampaknya, rancangan APBD 2026 harus diturunkan menjadi Rp 15,15 triliun dari perkiraan awal Rp 21,35 triliun.

“Dengan penurunan sebesar ini, pemerintah harus memperkuat fokus pembangunan. Program pelayanan dasar dan dukungan bagi warga berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama,” kata Subandi.

Fraksi PKS turut mengulas struktur pendapatan daerah 2026 sebesar Rp 14,25 triliun. Meski memuji target PAD sebesar Rp 10,75 triliun, PKS mengingatkan agar peningkatan PAD dilakukan melalui digitalisasi, efisiensi aset, dan pengembangan sektor produktif, bukan lewat kebijakan yang memberatkan masyarakat.

“Peningkatan PAD harus tetap menjaga prinsip keadilan, bukan berasal dari pungutan tambahan yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.

PKS juga meminta kejelasan terkait pendapatan transfer Rp 3,13 triliun dan mendorong transparansi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah senilai Rp 362 miliar yang dinilai masih memerlukan penjelasan lebih detail dari pemerintah.

[AH|DPRD|Kaltim|Adv]