Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan penataan ulang arah pembangunan setelah proyeksi pendapatan daerah 2026 mengalami penurunan signifikan. Pesan tersebut disampaikan Abdul Giaz dalam pandangan umum fraksi pada paripurna ke-45.

Fraksi menyampaikan apresiasi terhadap Nota Penjelasan Keuangan yang telah dipaparkan pemprov. Namun mereka menilai perlunya langkah serius untuk menyesuaikan kebijakan belanja mengingat turunnya pendapatan akibat pemangkasan transfer pusat.

Data yang dipaparkan dalam Rancangan APBD 2026 menunjukkan total belanja dipatok Rp15,15 triliun, sementara pendapatan daerah hanya Rp14,25 triliun, terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta pos pendapatan sah lainnya Rp362,03 miliar. Untuk menutupi selisih tersebut, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp900 miliar.

Giaz menyebut pemangkasan TKD membuat struktur pendapatan harus terkoreksi cukup jauh. “Pendapatan yang semula diasumsikan Rp21,35 triliun dalam KUA-PPAS, kini turun menjadi Rp15,15 triliun. Penyesuaian ini tidak bisa diabaikan,” katanya.

Dengan kondisi fiskal tersebut, PAN–Nasdem menekankan pentingnya penyusunan ulang skala prioritas pembangunan. Fraksi meminta pemprov menyiapkan langkah konkret untuk menggandeng sektor swasta, BUMD, maupun lembaga nonpemerintah sebagai mitra pendanaan.

Mereka juga mengingatkan agar tahapan penyusunan APBD dilakukan tepat waktu demi menghindari sanksi. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang 23/2014 yang mengikat baik kepala daerah maupun DPRD.

Pada akhir penyampaian, PAN–Nasdem berharap rancangan APBD 2026 dapat mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjawab tantangan ekonomi daerah.

“Kami ingin APBD menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bukan sekadar dokumen formalitas,” tegas Giaz.

[AH|DPRDKaltim|Adv]