Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Penurunan tajam dana transfer dari pemerintah pusat pada RAPBD Kaltim 2026 menjadi sorotan utama Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim. Pandangan itu disampaikan Syahariah Mas’ud dalam forum Paripurna DPRD Kaltim ke-45.

Dalam rancangan pendapatan daerah sebesar Rp14,20 triliun, dana transfer yang semula ditetapkan Rp9,33 triliun kini diproyeksikan hanya Rp3,13 triliun. Golkar menilai penurunan lebih dari 66 persen itu memberi tekanan besar pada kemampuan fiskal daerah.

“Situasi ini menuntut pemerintah provinsi lebih cermat dalam menyeleksi program. Skala prioritas harus benar-benar diperketat agar belanja yang direncanakan tetap efektif,” ujar Syahariah.

Fraksi juga mendorong sinergi eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan hak fiskal Kaltim di pemerintah pusat. Mereka menilai semangat keadilan harus tercermin dalam distribusi dana transfer bagi daerah penghasil sumber daya.

Namun di tengah melemahnya pendapatan transfer, Golkar menyambut positif peningkatan PAD yang mencapai Rp10,75 triliun. Dengan lonjakan tersebut, tingkat kemandirian fiskal Kaltim mencapai 75,70 persen.

“Penguatan PAD harus terus dilanjutkan agar program pembangunan tetap berjalan stabil,” tambahnya.

Fraksi menegaskan, seluruh catatan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan RAPBD 2026 yang lebih realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
(AH/DPRDKaltim/Adv)