Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Dalam pandangan umumnya pada Paripurna DPRD Kaltim ke-45, Fraksi Golkar menegaskan perlunya pemerintah provinsi menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2026. Syahariah Mas’ud, yang membacakan pandangan fraksi, menyebut evaluasi terhadap RKPD 2026 penting dilakukan agar sesuai dengan realitas pendapatan daerah.

Golkar menyoroti potensi SiLPA 2025 yang dinilai bisa melampaui proyeksi awal sebesar Rp900 miliar, berdasarkan kecenderungan SiLPA yang selalu berada di kisaran hampir Rp2 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Fraksi juga menilai bahwa peningkatan kualitas iklim investasi harus menjadi perhatian serius. Langkah seperti penyederhanaan proses perizinan, transparansi birokrasi, dan kepastian keamanan bagi investor dinilai mampu menggerakkan sektor-sektor strategis, termasuk manufaktur dan ekonomi hijau.

Dalam aspek anggaran belanja, Golkar menekankan bahwa porsi untuk pelayanan dasar harus dipertahankan, terutama pada sektor pendidikan yang membutuhkan penguatan mutu selain perluasan akses.

“Kami menilai pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan desa dan kecamatan harus berada pada prioritas utama karena berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ucap Syahariah.

Sebagai bagian dari proses politik anggaran, fraksi menginstruksikan anggota mereka di Badan Anggaran untuk mengawal setiap tahapan pembahasan RAPBD 2026. Mereka berharap APBD dapat disahkan tanpa keterlambatan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]