Loadingtea

NUSSA.CO, DONGGALA – Ketua DPRD Donggala yang baru, Yasin Lataka, langsung menegaskan arah prioritas kerjanya dengan menempatkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Balaesang Tanjung sebagai agenda utama. Ia menilai, persoalan akses jalan di kawasan pesisir tersebut sudah terlalu lama menjadi keluhan masyarakat tanpa solusi konkret.

Yasin mengungkapkan, aspirasi terkait perbaikan jalan hampir selalu muncul dalam setiap kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, masih menjadi persoalan mendesak bagi warga.

“Setiap kali kami turun reses, yang disampaikan masyarakat selalu sama, yakni soal jalan. Ini menjadi tanggung jawab besar bagi saya sebagai Ketua DPRD sekaligus wakil masyarakat pesisir Tanjung,” tegasnya. Rabu (13/4/2026)

Ia menjelaskan, ruas jalan yang menjadi perhatian memiliki panjang sekitar 27 kilometer, menghubungkan wilayah Tublibihan hingga Manimbaya. Jalur ini dinilai vital karena menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan dasar.

Namun, realisasi pembangunan jalan tersebut tidak berjalan mulus. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 miliar untuk proyek tersebut. Sayangnya, anggaran itu ditarik kembali seiring kebijakan efisiensi belanja negara.

Yasin menyebut, kebijakan tersebut berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran di berbagai sektor. Dampaknya, sejumlah program infrastruktur di daerah, termasuk di Donggala, ikut terdampak.

Meski menghadapi kendala tersebut, Yasin menegaskan bahwa DPRD Donggala tidak akan tinggal diam. Ia memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan agar pembangunan jalan di Balaesang Tanjung dapat kembali masuk dalam prioritas anggaran, baik melalui pemerintah pusat maupun skema pembiayaan lainnya.

“Ini bukan sekadar proyek, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus mendorong agar pembangunan jalan ini bisa direalisasikan, minimal pada periode 2026 hingga 2027,” ujarnya.

Menurutnya, akses jalan yang layak akan membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini relatif tertinggal.

Ia juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama, sehingga wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh dapat segera mengejar ketertinggalan.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Donggala diharapkan mampu menjadi penggerak dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih adil dan merata di seluruh wilayah. (*/Adv)