Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Video keributan yang telanjur viral kini berbalik arah. Seorang perwira polisi berinisial FR resmi menyeret kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Kalimantan Timur. Langkah ini menjadi sinyal tegas: polemik yang semula “diadili” publik kini akan diuji di meja penyidikan.

Tak butuh waktu lama, laporan itu langsung bergerak. Selasa (28/4/2026), FR diperiksa penyidik Direktorat Siber selama berjam-jam. Sedikitnya 25 pertanyaan dilontarkan untuk menguliti kronologi hingga dampak dari beredarnya video yang memicu kegaduhan tersebut.

Kuasa hukum FR, Bruce Anzward, menegaskan kliennya tidak tinggal diam atas apa yang dianggap sebagai serangan terhadap reputasi. Seluruh keterangan disampaikan terbuka, dengan pendampingan tim hukum termasuk Imam Mutaji.

Poin krusial yang disorot, video yang beredar dinilai tidak utuh. Potongan kejadian tanpa konteks disebut menjadi pemicu liar­nya opini publik bahkan berpotensi “menghukum” sebelum fakta sebenarnya terungkap.

“Ini tidak bisa dihakimi dari potongan video. Harus dilihat utuh dari awal sampai akhir,” tegas Imam.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Ketika potongan visual menggantikan fakta lengkap, persepsi publik mudah terbentuk dan tak jarang melenceng. Kuasa hukum menilai, kondisi ini berbahaya karena bisa menggiring penilaian sepihak tanpa dasar yang utuh.

Kasus ini sendiri mencuat setelah rekaman keributan di Unit Harda Polresta Balikpapan menyebar luas di media sosial. Dalam waktu singkat, narasi berkembang liar, sementara fakta di balik kejadian belum sepenuhnya terungkap.

Kini, jalur hukum menjadi arena utama. Penyidik dituntut membongkar fakta secara terang, bukan sekadar merespons tekanan opini publik. (*/day)