Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Aksi 214 di Samarinda bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia menjelma jadi bara yang kini membakar panggung politik Kalimantan Timur. Desakan audit anggaran Pemprov Kaltim langsung menggoyang DPRD dan secara mengejutkan, pemicunya justru datang dari dalam: Fraksi Gerindra.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, terang-terangan mengangkat opsi “senjata berat” parlemen, hak angket. Pernyataan itu bukan angin lalu. Ia bahkan ikut menandatangani petisi massa yang mendesak pengusutan dugaan pemborosan anggaran, termasuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang tembus Rp25 miliar di tengah narasi efisiensi.

“Ini akan kita lanjutkan ke rapat pimpinan. Tahapannya jelas,” kata Ekti.

Namun di titik ini, publik mulai bertanya keras, ada apa dengan Gerindra? Di satu sisi, partai ini berdiri di barisan pengusung kekuasaan daerah. Di sisi lain, justru kadernya paling depan menggiring wacana penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang secara politik masih satu rumah. Situasi ini bukan lagi sekadar dinamika, melainkan sinyal konflik terbuka.

Nama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim ikut terseret dalam pusaran. Sebab, objek kritik yang disasar termasuk kebijakan yang menyentuh fasilitas jabatan wakil gubernur.

Pengamat politik Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, membaca situasi ini sebagai permainan politik berlapis bukan sekadar kritik biasa. “Ini bisa dibaca sebagai pembangkangan internal. Bisa juga skenario untuk menekan gubernur. Atau bahkan upaya cuci tangan politik agar terlihat paling vokal di depan publik,” tegasnya, Senin (27/4/2026).

Menurut Saipul, kontradiksi ini terlalu terang untuk diabaikan. Partai yang sama, posisi kekuasaan yang sama, tapi arah gerak yang saling berlawanan. “Wakil gubernur dari Gerindra, tapi yang dorong hak angket juga Gerindra. Ini bukan kebetulan. Ini tanda ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya lugas.

Lebih jauh, ia menilai hak angket dalam konteks ini berpotensi menjadi alat tekanan, bukan semata instrumen pengawasan. Apalagi hingga kini belum terlihat langkah konkret DPRD Kaltim untuk memenuhi syarat formal pengajuan hak angket, yang seharusnya melibatkan lebih dari satu fraksi.

Artinya, wacana ini masih berada di ruang abu-abu, antara serius atau sekadar manuver. “Kalau belum solid, jangan mainkan hak angket. Itu instrumen besar, bukan panggung pencitraan,” sindir Saipul.

Kini, bola panas ada di tangan DPRD Kaltim. Jika hak angket benar-benar digulirkan, konsekuensinya bukan hanya membuka dugaan kebijakan bermasalah, tapi juga berpotensi membongkar relasi kuasa di internal partai penguasa.

Ia pun mempertanyakan, ini murni keberanian politik, atau sekadar drama untuk menyelamatkan citra?. (*/day)