Loadingtea

NUSSA.CO, DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala menegaskan tidak ingin proses perencanaan pembangunan daerah berjalan sekadar formalitas tanpa arah yang jelas. Wakil Ketua I DPRD Donggala, Kelvin Soputra, memastikan lembaganya akan mengawal ketat setiap tahapan perencanaan agar benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif.

Penegasan itu disampaikan Kelvin saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, Jumat (13/03/2026). Dalam forum tersebut, ia hadir mewakili Ketua DPRD Donggala.

Menurut Kelvin, Musrenbang merupakan titik krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Forum ini tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan seremonial, melainkan harus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“DPRD berkomitmen memastikan proses perencanaan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Politisi Partai Perindo asal Sojol itu juga menyoroti pentingnya memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan. Ia menegaskan, berbagai masukan yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD maupun mekanisme lainnya tidak boleh berhenti sebagai catatan, tetapi harus diakomodasi dalam program pembangunan yang konkret.

Kelvin menilai, selama ini tantangan utama dalam pembangunan daerah bukan hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Tanpa kolaborasi yang kuat, perencanaan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Semua pihak harus bergerak dalam satu arah agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada proyek fisik semata. Menurutnya, aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, termasuk di dalamnya sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, Kelvin berharap lahir kesepahaman bersama terkait prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu menjawab tantangan daerah ke depan.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar program, tetapi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi orientasi utama,” tegasnya.

Dengan pengawalan dari DPRD, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Donggala tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga mampu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*/Adv)