Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menilai bahwa penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah, khususnya terkait disparitas harga bahan pokok yang tinggi di luar Pulau Jawa.

“Inisiatif ini bagus, tapi harus disesuaikan dengan realitas di lapangan. Di Kaltim, harga kebutuhan pokok jauh lebih tinggi,” ucap Andi. Rabu, (7/5/2025).

Program MBG saat ini tengah diuji coba di sejumlah daerah sebagai langkah awal sebelum diimplementasikan secara nasional. Namun, menurut Andi, hasil percontohan itu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak bisa disamakan antarwilayah karena perbedaan geografis dan akses logistik yang memengaruhi biaya operasional.

“Pelaksanaan harus dirancang dengan baik agar bisa menjangkau semua siswa. Jangan hanya meniru mentah-mentah model dari pusat,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa desain kebijakan harus fleksibel dan berbasis pada data lokal, agar tidak menimbulkan kesenjangan antara rencana dan realisasi di lapangan. Andi juga menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, agar pelaksanaan program berjalan efektif.

“Kita masih butuh waktu untuk menyesuaikan. Yang terpenting, kualitas pelaksanaan harus merata,” ucapnya.

Andi berharap, dengan perencanaan matang dan koordinasi lintas lembaga yang solid, manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pelajar di Kalimantan Timur—tidak hanya sebagai formalitas kebijakan, tetapi solusi nyata terhadap isu gizi dan ketimpangan sosial di sektor pendidikan.

“Kalau memang serius ingin mewujudkan generasi emas, maka intervensi kebijakan harus adil bagi semua daerah, termasuk daerah yang punya tantangan geografis seperti Kaltim,” tandasnya. (ADV)