Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Upaya Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk memperkuat strategi pengelolaan anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawanya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Selasa (12/8/2025). Balikpapan dipilih sebagai tujuan studi karena dianggap sukses menjadikan PAD sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Andi Jusman, terdiri atas anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III DPRD Sinjai. Mereka disambut langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, didampingi Ketua Komisi III, H. Yusri, dan sejumlah anggota DPRD lainnya dalam forum diskusi yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.

Dalam pertemuan itu, Andi Jusman menegaskan bahwa perbedaan besar PAD antara Sinjai dan Balikpapan menjadi alasan utama pihaknya melakukan studi banding. “PAD Sinjai saat ini hanya sekitar Rp100 miliar per tahun, sedangkan Balikpapan sudah lebih dari Rp1 triliun. Perbedaan ini sangat mencolok. Kami ingin tahu strategi apa yang membuat Balikpapan bisa tumbuh pesat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara geografis, Sinjai memiliki karakter wilayah yang mirip dengan Balikpapan, baik laut, daratan, dan pegunungan. Namun, struktur ekonominya berbeda. “Di Sinjai sektor pertanian dan kelautan masih dominan, sementara Balikpapan lebih kuat di sektor jasa. Kami berharap bisa belajar mengoptimalkan potensi yang kami punya, khususnya pariwisata, UMKM, dan pesisir,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menuturkan bahwa kunci keberhasilan Balikpapan ada pada perencanaan anggaran yang matang, transparansi, dan inovasi kebijakan. Ia menyebut sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan menjadi penyumbang utama PAD, ditambah kebijakan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih terukur.

“Kami memaksimalkan potensi lokal dengan strategi yang jelas. Prinsipnya, PAD tidak bisa tumbuh tanpa regulasi yang mendukung dan pengawasan yang ketat. Di Balikpapan, transparansi menjadi kunci agar masyarakat percaya,” kata Yono.

Dalam diskusi, DPRD Sinjai juga mengungkapkan tantangan besar yang mereka hadapi, yakni tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai sekitar 75 persen dari APBD. Hal ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur semakin terbatas.

“Karena itu, mereka ingin mengadopsi pola Balikpapan dalam menjaga keseimbangan belanja daerah sekaligus mendorong potensi PAD. Ini bisa jadi langkah awal agar daerah seperti Sinjai punya strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan,” pungkas Yono. (Adv)