Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Rencana pendirian empat SMA baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim diminta tidak tergesa-gesa dan memastikan kajian teknis tuntas sebelum mengambil keputusan pembangunan.

Empat wilayah yang diusulkan adalah Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kayu. Di daerah tersebut, sebagian sekolah masih menjalankan kegiatan belajar dengan status filial, sementara lainnya dibangun di lahan hibah masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa sejumlah sekolah dalam usulan itu sebelumnya beroperasi sebagai kelas jauh atau berada di bawah pengelolaan yayasan. Namun mereka belum dapat menerima siswa baru lantaran belum berstatus negeri.

“Operasional sudah berjalan, tapi statusnya masih filial. Ada juga yayasan yang siap menyerahkan aset agar bisa dinegerikan,” tutur Darlis.

Ia mengingatkan bahwa kejelasan status lahan dan legalitas aset harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Darlis juga meminta pemerintah memperhitungkan proyeksi kebutuhan siswa dan ketersediaan guru agar pembangunan sekolah benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai sekolah dibangun, tapi guru kurang atau siswanya sedikit. Apalagi kondisi fiskal daerah sedang ketat,” katanya.

Diketahui, tiga sekolah yang diusulkan berstatus filial dan satu lainnya swasta. Meski kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung, mereka masih menunggu penilaian Pemprov untuk bisa membuka penerimaan siswa baru.

Darlis menambahkan bahwa karena APBD 2026 telah disahkan, pembangunan empat SMA tersebut belum dapat masuk tahun anggaran itu. Peluang pendanaan baru akan muncul pada 2027 setelah kajian Disdikbud selesai.

“Perlu ada peta kebutuhan pendidikan untuk Kukar agar kita tahu mana yang layak dinegerikan dan mana yang harus dibangun baru,” tutupnya.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]