Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menuai penolakan dari DPRD Kalimantan Timur. DPRD menilai kebijakan tersebut dapat berdampak serius terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, mengatakan DBH merupakan bagian penting dari struktur keuangan daerah, khususnya bagi wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.

“Kalau DBH dipangkas, dampaknya bukan hanya pada angka anggaran, tetapi langsung menyentuh pelayanan publik yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah selama ini mengedepankan dialog dengan pemerintah pusat, hal tersebut bukan berarti Kaltim menerima kebijakan yang merugikan daerah.

Sugiyono juga menilai suara masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui aksi damai merupakan hak warga negara selama dilakukan sesuai aturan.

“Ini soal menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program sosial,” tutupnya.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]