Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan penyeragaman tarif bagi seluruh aplikator transportasi online yang beroperasi di Balikpapan. Kebijakan tersebut telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur dan diperkuat dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan, yang tujuannya menjaga iklim persaingan usaha tetap sehat sekaligus melindungi para mitra pengemudi.

Menurut Yusri, aturan ini muncul sebagai jawaban atas persoalan ketimpangan tarif yang selama ini sering terjadi antaraplikator. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan driver yang menjadi ujung tombak layanan, tetapi juga berpotensi menciptakan monopoli pasar. “Kalau dibiarkan hanya mengikuti mekanisme pasar, yang besar akan semakin dominan, sementara yang kecil bisa terpinggirkan. Disinilah pemerintah daerah wajib hadir untuk menyeimbangkan keadaan,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (16/7/2025).

Yusri memaparkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan sejumlah perwakilan aplikator, semua pihak akhirnya menyepakati penerapan tarif seragam, baik untuk layanan ojek online roda dua maupun taksi online roda empat. Kesepakatan ini dinilai penting karena memberi kepastian bagi pengemudi terkait pendapatan sekaligus memberikan standar yang jelas bagi pengguna jasa.

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi memiliki konsekuensi hukum. Aplikator yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi tegas, termasuk penghentian operasional di wilayah Balikpapan. “Kami tidak main-main, jika ada yang melanggar, penutupan akan menjadi pilihan terakhir demi melindungi kepentingan bersama,” tegas politisi Golkar itu.

Lebih jauh, Yusri berharap kebijakan tarif seragam ini tidak berhenti pada implementasi jangka pendek, tetapi mampu menjadi pijakan awal untuk membangun sistem transportasi digital yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Harapan kami, sistem transportasi berbasis aplikasi di Balikpapan dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan keadilan bagi semua pihak, baik pengemudi, perusahaan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan,” pungkasnya. (Adv)