Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Lonjakan kasus pencurian di kawasan Sepinggan menjadi sorotan utama dalam reses anggota DPRD Balikpapan, Yono Suherman, Rabu malam (29/4/2026). Warga mendesak pemerintah segera memasang CCTV berkualitas di lingkungan permukiman, menyusul berulangnya aksi kriminal yang tak mampu diungkap akibat minimnya bukti visual.

Ketua RT 35 Sepinggan Baru, Dewi Sulisstiawati, mengungkapkan wilayahnya telah empat kali disasar pelaku dengan pola serupa. Upaya mengandalkan rekaman CCTV milik warga tidak membuahkan hasil karena kualitas gambar yang buruk. “Wajah pelaku tidak terlihat, pelat kendaraan juga tidak terbaca. Kalau ada CCTV standar pemerintah, kami yakin bisa membantu pengungkapan,” tegasnya.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya efektivitas ronda malam. Partisipasi warga dinilai tidak konsisten, sehingga pengawasan lingkungan tidak berjalan maksimal. Di beberapa titik lain, warga juga melaporkan kejadian jambret hingga dugaan begal yang mulai meresahkan.

Tak hanya soal keamanan, reses tersebut juga membuka sejumlah persoalan mendasar lain. Warga RT 55 menyoroti minimnya fasilitas posyandu, mulai dari timbangan bayi hingga alat ukur tinggi badan. Padahal jumlah balita di wilayah tersebut cukup tinggi.

“Proposal sudah kami ajukan lewat kelurahan dan puskesmas, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Ini jelas menghambat pelayanan kesehatan,” ujar perwakilan warga.

Di sektor infrastruktur, keluhan tak kalah serius. Jalan lingkungan yang rusak dan berlubang disebut membahayakan pengguna, sementara sistem drainase yang telah dianggarkan melalui Musrenbang belum juga dikerjakan. Akibatnya, banjir rutin terjadi saat hujan. “Setiap hujan pasti tergenang. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi sudah menyangkut keselamatan,” kata warga lainnya.

Masalah tata ruang lingkungan juga mencuat. Pos keamanan yang berdiri di jalur sempit dinilai menghambat lalu lintas, sehingga warga berencana memindahkannya ke lokasi yang lebih aman. Namun, langkah tersebut membutuhkan dukungan pemerintah.

Selain itu, warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan Plaza 88, meski proyek tersebut berada di sekitar lingkungan mereka. Minimnya komunikasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

Menanggapi berbagai desakan tersebut, Yono Suherman mengakui bahwa usulan pengadaan CCTV memang menjadi kebutuhan mendesak, namun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Salah satu kendala utama adalah aspek regulasi dan pemeliharaan.

“Masalahnya bukan hanya pemasangan. Kalau rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ini harus jelas dulu agar tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program CCTV masih diupayakan masuk dalam skema resmi pemerintah agar memiliki dasar anggaran yang kuat. Tanpa itu, realisasi program berpotensi bermasalah secara hukum.

Untuk persoalan infrastruktur yang telah dianggarkan namun belum berjalan, Yono menegaskan akan menindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait. Ia bahkan membuka kemungkinan evaluasi terhadap kontraktor jika ditemukan keterlambatan.

“Kalau proyek tidak jalan, kita evaluasi. Tidak menutup kemungkinan kontraktornya diganti,” tegasnya.

Yono juga mendorong warga untuk lebih aktif mengawal usulan melalui jalur resmi seperti Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD, agar setiap program memiliki legitimasi dan peluang realisasi lebih besar (day)