Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Lonjakan jumlah lulusan sekolah dasar (SD) di kawasan Balikpapan Utara dari tahun ke tahun kian memperlihatkan kesenjangan serius dengan ketersediaan sekolah lanjutan. Kondisi ini membuat warga setempat mendesak adanya pembangunan fasilitas pendidikan baru agar anak-anak tidak kesulitan melanjutkan sekolah di wilayahnya sendiri.

Menanggapi situasi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mendorong percepatan pembangunan sekolah terpadu di kawasan Perumahan Wika, Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Sekolah terpadu yang menggabungkan jenjang SD dan SMP dalam satu lokasi dinilai sebagai solusi strategis bagi wilayah yang masih minim sarana pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Yusdiana, menegaskan pentingnya pembangunan sekolah terpadu ini sebagai jawaban atas kebutuhan warga. “Setiap tahun lulusan SD di Balikpapan Utara terus meningkat, sementara sekolah baru hampir tidak ada. Akibatnya, banyak anak terpaksa sekolah jauh dari rumah,” ujar politisi Partai NasDem itu, Selasa (22/7/2025).

Menurut Yusdiana, konsep sekolah terpadu memberi banyak keuntungan, baik dari segi efisiensi biaya, waktu, maupun kenyamanan. Dengan model ini, orang tua tidak perlu khawatir anak-anak mereka berpindah jauh saat melanjutkan ke jenjang SMP. “Selain praktis, sekolah terpadu juga menciptakan kesinambungan pendidikan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Selama ini, sebagian besar fasilitas pendidikan lebih banyak terpusat di wilayah tengah dan selatan Balikpapan, sementara kawasan Balikpapan Utara (Balut) kerap tertinggal. “Pendidikan adalah hak semua warga. Wilayah utara juga berhak mendapatkan perhatian yang sama,” tegas Yusdiana.

Lebih lanjut, ia berharap pembangunan sekolah terpadu bisa masuk prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Apalagi saat ini porsi anggaran pendidikan Balikpapan sudah mencapai 28 persen dari total APBD, sehingga ruang fiskal untuk merealisasikan proyek tersebut dianggap cukup tersedia.

“Kalau alokasi sudah 28 persen, artinya sangat mungkin diwujudkan. Tinggal kemauan dan keseriusan pemerintah kota untuk menindaklanjuti,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara, Yusdiana berkomitmen mengawal rencana ini agar tidak sekadar menjadi wacana. “Kami di DPRD siap memperjuangkan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan warga Balikpapan Utara layak mendapat fasilitas yang sama seperti daerah lain,” pungkasnya. (Adv)