Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Suwarni, dalam sidang paripurna DPRD, menekankan bahwa regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Balikpapan.

“Investasi yang masuk tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan yang luas harus menjadi salah satu prioritas utama,” ujarnya.

Sebagai kota yang kini berperan sebagai super hub ekonomi dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memiliki daya tarik besar bagi investor. Oleh karena itu, Fraksi Golkar menilai regulasi ini harus disusun secara matang agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengesampingkan kepentingan sosial. “Kemudahan investasi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan warga. Harus ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini agar tidak hanya menguntungkan pihak investor semata. Mereka meminta Pemkot Balikpapan untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, guna memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. “Regulasi ini harus diterapkan secara optimal dan diawasi dengan baik. Jangan sampai hanya menjadi instrumen bagi investor tanpa memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Dengan adanya Raperda ini, Fraksi Golkar optimistis Balikpapan dapat semakin berkembang sebagai pusat ekonomi yang maju, berdaya saing tinggi, serta tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan sosial. (Adv)