Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Pembahasan rencana belanja daerah dalam RAPBD Kaltim 2026 kembali mendapat perhatian serius dari Fraksi Gerindra. Dalam penyampaian pandangan umum, Abdul Rakhman Bolong menegaskan pentingnya memastikan program prioritas tidak terdampak pelemahan fiskal.

Pada rancangan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.

Gerindra menilai turunnya postur APBD terutama akibat merosotnya Dana Bagi Hasil dari pusat. “Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan,” kata Bolong.

Fraksi meminta pemerintah memastikan Gratispol, Jospol, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap aman dari pengurangan. Program yang tidak masuk prioritas diminta untuk diatur ulang atau ditunda pelaksanaannya.

Gerindra juga menilai program perlindungan sosial masih belum optimal. Ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil disebut masih kerap dikeluhkan, meski anggaran pendidikan telah menyentuh 20 persen dari APBD.

Fraksi mendorong perluasan dukungan untuk sekolah swasta, peningkatan sertifikasi guru, hingga percepatan pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota. “Langkah ini penting untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja Kaltim menjelang perkembangan pesat IKN,” ujarnya.

Pada sektor ekonomi, Gerindra meminta pemerintah mempercepat pengembangan industri dan investasi, termasuk menarik investor manufaktur dan hilirisasi dengan kemudahan perizinan dan fasilitas tax holiday di kawasan industri Maloy, Kariangau, dan Buluminung.

Masalah konektivitas wilayah kembali disorot. Kondisi jalan di Kutai Barat, Mahulu, serta ruas Kota Bangun–Kenohan–Muara Wis dinilai memerlukan penanganan cepat melalui APBD 2026.

Terkait pembiayaan, Gerindra mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengelola defisit yang bergantung pada SiLPA 2025 sebesar Rp900 miliar. “Pengelolaan fiskal yang prudent mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan di tahun berjalan,” tandasnya.

[AH|DPRD|Kaltim|Adv]