Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Pembahasan Rancangan APBD Kaltim 2026 menghadirkan sejumlah kritik dari Fraksi Partai Gerindra. Melalui pandangan umum yang dibacakan Abdul Rakhman Bolong, fraksi menyoroti tajamnya penurunan pendapatan daerah yang dinilai memerlukan penjelasan lebih jelas dari pemerintah.

Pemprov Kaltim mencatat target pendapatan 2026 sebesar Rp14,25 triliun. Jumlah ini merosot Rp4,89 triliun dibandingkan realisasi dalam APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp19,14 triliun.

“Penurunan ini harus dijelaskan secara terbuka karena sangat berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah,” kata Abdul.

Pada komponen PAD, pemerintah menetapkan target Rp10,75 triliun yang berasal dari pajak daerah Rp9,06 triliun, retribusi Rp1,12 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,26 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp127,39 miliar.

“Gerindra mempertanyakan langkah pemerintah untuk memastikan target ambisius ini dapat direalisasikan,” tegasnya.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga terdampak signifikan, turun hingga 66,39 persen atau sekitar Rp6,19 triliun. Fraksi meminta dasar pengurangan tersebut dijabarkan secara mendetail.

Selain itu, Gerindra turut menyoroti persoalan aset daerah yang belum tertata, termasuk pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga yang dinilai tidak memberi kontribusi optimal bagi pendapatan.

Untuk memperbaiki kondisi, Gerindra mengusulkan peningkatan pendataan potensi pajak, penguatan penagihan piutang, serta pengembangan layanan pembayaran pajak berbasis digital.

Fraksi juga mendorong pembaruan regulasi, pengawasan distribusi BBM industri, hingga optimalisasi dividen BUMD sebagai langkah memperbaiki pendapatan daerah.

[AH|DPRD Kaltim|Adv]