Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) kembali menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menata ulang manajemen anggaran sekaligus mencari sumber pendanaan lain agar program prioritas tetap berjalan.

“Anggaran yang berkurang tidak bisa menjadi alasan pelayanan publik melemah. Pemerintah dan DPRD harus bersama menghadirkan solusinya,” ujarnya.

Syarifatul mendorong penerapan maksimal kolaborasi pentahelix, yang memadukan peran pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media. Pola kerja ini dinilai mampu memperkuat pembangunan sekaligus menghadirkan dukungan non-anggaran.

“Dengan pendekatan pentahelix, kita bisa menguatkan perencanaan dan menemukan bantuan tambahan untuk program pembangunan,” tuturnya.

Ia juga menilai media memiliki fungsi strategis dalam menyebarkan informasi dan mengawasi implementasi kebijakan publik. Di sisi lain, optimalisasi PAD disebutnya masih perlu digenjot untuk menambah ruang fiskal daerah.

“Semua pemangku kepentingan harus berperan agar layanan masyarakat tidak terganggu meskipun anggaran menurun,” pungkasnya.

[DPRD Kaltim|Adv]