Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Proyek pemasangan pipa gas Senipah-Balikpapan menciptakan gelombang pro dan kontra, khususnya dari Aliansi Masyarakat Samboja Bersatu (AMBS), yang menolak keras proyek ini. Konflik tersebut telah mencapai tingkat DPRD Kaltim, anggota Komisi IV, Salehuddin, menganggap penting keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk meredakan ketegangan.

“Terlepas dari beberapa konflik yang timbul di antara masyarakat, misalnya dengan Pertamina atau kontraktor, saya pikir pemerintah dan DPRD seharusnya hadir,” ujar Salehuddin pada Kamis (7/9/2023). Ia menyoroti kurangnya pendampingan dari pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proyek pipa gas ini.

Salehuddin mempertanyakan kebijakan yang telah diambil selama ini, “Karena selama ini tidak ada proses pendampingan dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini PUPR maupun dari DPRD. Kenapa saya sampaikan lagi bahwa mungkin saja ada beberapa ketidak tahuan masyarakat terkait dengan proses mekanisme Amdal.”

Meskipun masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kekhawatiran terkait proyek ini, Salehuddin menduga bahwa penanaman pipa gas tidak sesuai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang telah disampaikan. Oleh karena itu, ia mendesak keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dalam mengakhiri pernyataannya, Salehuddin berharap agar penolakan terhadap proyek ini tidak berujung pada konflik yang lebih besar dan menimbulkan korban di kalangan masyarakat. “Harapan kita jangan sampai terjadi konflik yang melebar yang menimbulkan korban masyarakat,” pungkasnya. (Adv)