Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mencapai target 20 persen, DPRD Kaltim menyoroti ketidakmerataan pengelolaan anggaran hingga daerah pedalaman. Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. “Porsi anggaran besar, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” ujar Sutomo pada Senin (11/9/2023).

Sutomo menyoroti bahwa masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatasnya ruang kelas. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Sebagai contoh, ia merujuk pada Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, di mana belum ada sekolah tingkat SMA. Menurutnya, program prioritas wajib belajar 12 tahun sulit tercapai jika daerah-daerah pinggiran tidak mendapatkan perhatian serius.

Sutomo Jabir berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat melakukan inovasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp4 triliun harus difokuskan pada modernisasi pembelajaran, terutama di wilayah pinggiran.

Politisi PKB ini menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan yang hanya memprioritaskan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ia meyakini bahwa pendidikan di Kaltim tidak akan merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran. “Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkasnya. (Adv)