Loadingtea

BALIKPAPAN – Senawara Borneo melalui tim Green Innovation Week Kalimantan Timur & Kalimantan Utara (GROW KALTIM-TARA) meluncurkan sebuah policy brief (naskah kebijakan) yang menyoroti dampak ekologis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Teluk Balikpapan. Penelitian yang menjadi dasar dari naskah kebijakan ini mengungkapkan bahwa pembangunan IKN telah mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan mangrove, terputusnya koridor satwa, dan peningkatan konflik antara satwa dengan masyarakat sekitar.

Policy brief yang berjudul “Dari Edukasi hingga Vaksinasi: Meningkatkan Kontribusi Mahasiswa Kedokteran dalam Penanggulangan Pandemi dan Bencana” ini juga menekankan ancaman terhadap biodiversitas dan peningkatan sedimentasi di perairan Teluk Balikpapan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna meminimalkan dampak lingkungan akibat proyek pembangunan besar-besaran di wilayah pesisir Balikpapan.

Dalam audiensi dengan Dr. Myrn Asnawati Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Jumat (13/9/2024) Dyah Ayu Pramesty selaku perwakilan Senawara Borneo menyampaikan bahwa tindakan responsif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem di Teluk Balikpapan. “Kami melihat urgensi pemerintah untuk segera bertindak mengatasi kompleksitas permasalahan lingkungan yang semakin parah akibat pembangunan IKN,” ungkapnya.

Dyah menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menemukan bahwa habitat mangrove di Teluk Balikpapan memiliki peran vital dalam menyimpan karbon lima kali lebih besar dibandingkan hutan terestrial. Hilangnya hutan mangrove ini dapat berdampak signifikan terhadap kelestarian satwa liar serta kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Lebih lanjut, Senawara Borneo juga menggandeng masyarakat setempat, seperti petani, nelayan, dan tokoh masyarakat, untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil wawancara dengan mereka menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah memicu masalah agraria dan menambah konflik antara satwa dan manusia, yang sebelumnya jarang terjadi.

Melalui policy brief ini, Senawara Borneo berharap dapat mendorong pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini. “Dokumen ini kami serahkan sebagai bentuk kontribusi kami dalam memastikan pembangunan IKN tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah,” tambah Dyah. (*/yes)