Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat di Kecamatan Balikpapan Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono kembali menyoroti soal janji pembangunan SMKN 7.
Anggota legislatif Dapil Kecamatan Balikpapan Barat ini akan terus mengawal aspirasi pemenuhan sarana pendidikan tersebut, meski diakuinya, dirinya memang tidak lagi bergabung di Komisi IV yang membidangi pendidikan dan sosial.

Menurutnya, pemenuhan fasilitas pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya di kawasan pinggiran kota, tapi juga warga di tengah kota. Sementara, jumlah pendaftar sekolah terus membludak tentu mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.

Lanjutnya, saat menjabat sebagai anggota dewan pada periode sebelumnya, rencana pembangunan SMKN 7 telah disampaikan ke Pemkot Balikpapan. Namun hingga akhir masa jabatan periode kedua walikota, rencana itu belum juga terlaksana. Meski begitu, dirinya terus menyuarakan aspirasi masyarakat di Balikpapan Barat yang menginginkan pembangunan SMKN 7 segera direalisasikan.

“Informasi dari kawan-kawan DPRD Provinsi Kaltim mereka sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk SMKN 7 yang dimulai di 2021 ini. Namun saya juga belum tahu kapan proyeknya akan terealisasi,” ujarnya kepada pewarta, Senin (15/02/2021).

Pembangunan SMK, kata Budiono, sudah lama disuarakan masyarakat Balikpapan Barat, namun DPRD meminta masyarakat agar bersabar dengan kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak tahun 2016, ditambah suasana Pandemi Covid-19 telah menyedot anggaran untuk percepatan penanganannya.
“Untuk pembangunannya biasanya bertahap tidak mungkin langsung selesai. Apalagi SMK ditangani Disdik provinsi sesuai UU Nomor 23,” tuturnya.

Menurut Budiono, untuk Kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan kawasan padat penduduk seharusnya bisa menjadi prioritas. Sebab, jumlah peminat SMK cukup besar, namun sekolahnya tidak ada, ditambah lagi keterbatasan lahan.

“Kalau di Barat rencananya selain SMK kita juga ingin membangun SD dan SMP. Tapi karena anggarannya re-focusing kita tunda dulu. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat. Selain itu, sekolah berlabel negeri biayanya cukup terjangkau bagi masyarakat,” tambah politikus PDIP ini. (*/Adv)