Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali melaksanakan rapat paripurna yang kali ini beragenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sidang paripurna yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Selasa (19/8/2025), dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, dengan didampingi tiga wakil ketua, yakni Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 34 anggota dewan.

Alwi menegaskan, proses pembahasan perubahan APBD telah dilakukan cukup panjang melalui Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan, hingga akhirnya dicapai kesepakatan pada 11 Agustus 2025 lalu. Menurutnya, perubahan ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam postur keuangan daerah.

“Secara umum terdapat kenaikan dalam struktur APBD 2025. Pendapatan daerah yang semula Rp4,2 triliun naik menjadi Rp4,26 triliun. Belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar 3,41 persen, sedangkan pembiayaan daerah melonjak dari Rp3,78 triliun menjadi Rp4,92 triliun,” ungkapnya.

Meski demikian, Alwi memberi catatan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi tantangan serius. Ia mengingatkan agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak mengulangi kegagalan tahun sebelumnya. “Kami berharap kinerja Dispenda lebih optimal dalam mengejar target PAD. Tahun 2024 lalu target tidak tercapai, tapi dengan kerja keras dan optimisme, kami yakin pada akhir 2025 ini target bisa terwujud,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Alwi juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan juga sejauh mana realisasi pendapatan mampu menopang pembiayaan. “Percuma program yang dirancang banyak, tapi PAD tidak tercapai. Karena itu, DPRD akan terus mendukung upaya peningkatan kinerja Dispenda agar target bisa terealisasi,” tambahnya.

Selain membahas persoalan pendapatan, paripurna juga menjadi momentum evaluasi atas sejumlah prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD Perubahan. Pemerintah daerah menekankan fokus belanja pada kebutuhan mendesak, termasuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang tertunda.

Rapat paripurna ditutup dengan agenda lanjutan, yakni penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/8/2025). Tahapan ini menjadi krusial untuk menampung masukan dan penegasan sikap politik setiap fraksi sebelum Perda Perubahan APBD resmi ditetapkan. (Adv)