Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Jalan-jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, masih jauh dari kata mulus.

Banyak jalan berlumpur dan kerikil yang lebih mendominasi dibandingkan jalan aspal atau beton. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.

Menurut Ekti, perbaikan jalan-jalan tersebut menjadi sulit dilakukan karena sebagian besar jalan yang rusak berstatus jalan nasional. “Mayoritas jalan nasional. Pemprov atau pemkab tak bisa memperbaikinya,” ucapnya, Selasa (22/4/2025).

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas PUPR-Pera dan BBPJN Kaltim, Ekti menyampaikan bahwa ada tiga proyek jalan nasional yang akan ditangani BBPJN Kaltim melalui kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) dengan masa kerja dari 2025 hingga 2027.

Ketiga proyek tersebut meliputi preservasi Jalan Muara Muntai ke Nayan, preservasi Jalan SP Blusuh menuju Batas Kaltim dan Kalimantan Tengah, serta konektivitas Samarinda hingga Kubar, yang meliputi ruas dari SP Blusuh menuju SP 3 Damai, Barong Tongkok, dan Mentiwan.

“Ketiga MYC ini bagus. Tapi kalau dikerjakan semua hasilnya malah kayak puzzle. Ada yang mulus, ada yang bopeng,” ujar Ekti.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltim meminta agar pekerjaan lebih difokuskan pada satu titik, yakni konektivitas Samarinda ke Kubar, mengingat kondisi jalan nasional di Barong Tongkok hingga Mentiwan sepanjang 20,3 km yang rusak parah.

Ekti juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten Kubar atau Pemprov Kaltim tidak bisa ikut serta dalam perbaikan jalan tersebut karena terbentur pada masalah status kepemilikan jalan. “Mending fokus saja, jangan sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Permasalahan status jalan ini sering kali menghambat upaya perbaikan. Jalan yang berstatus jalan nasional tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika jalan berstatus jalan kabupaten, pemkab dapat menangani perbaikannya, meski sering kali terkendala masalah anggaran. Namun, strategi bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim hanya berlaku untuk jalan kabupaten, bukan jalan nasional.

Ironisnya, sebagian besar jalan di Sendawar, Kubar, merupakan jalan nasional. “Alhasil, meski jalan rusak parah, kami hanya bisa melihat tanpa berbuat,” tambahnya.

Masyarakat pun tidak peduli dengan status jalan, mereka hanya berharap jalan bisa diperbaiki agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman. “Warga kan maunya jalan bisa mulus,” pungkasnya. (ADV)