Loadingtea

NUSSA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan memberikan pemandangan umum terkait Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 18 November 2024.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Najib mengungkapkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai sumber penerimaan daerah menjadi salah satu prioritas Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk lebih proaktif dalam menggali potensi pajak daerah, terutama dari retribusi pelayanan parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan sumber penerimaan lainnya,” ujarnya, berharap pengelolaan yang lebih efektif dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan kota.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai pentingnya penyusunan Raperda APBD 2025 yang harus selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan, terutama mengingat statusnya sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Najib menyarankan agar program-program dalam APBD 2025 mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Sebagai kawasan IKN, Kota Balikpapan harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan dan konektivitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih,” tuturnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi lokal dan UMKM, mendapatkan perhatian lebih.

“Kami ingin agar APBD 2025 dapat fokus pada peningkatan perekonomian lokal, dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Program pencegahan stunting juga harus mendapatkan perhatian serius,” tambahnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, dengan adanya program-program prioritas tersebut, APBD 2025 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/her).