Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan dan Pertamina Patra Niaga guna membahas persoalan kelangkaan serta lonjakan harga gas LPG 3 kg di pasaran. Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti adanya dugaan penyimpangan distribusi yang menyebabkan ketidakstabilan harga dan pasokan bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, menegaskan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan Pertamina, kuota LPG untuk Balikpapan sejatinya mencukupi. Bahkan, kuota yang tersedia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, persoalan utama tampaknya terjadi di tingkat distribusi pangkalan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga.

“Pertamina telah menyalurkan LPG sesuai kuota ke 11 agen yang mendistribusikannya ke 794 pangkalan di Balikpapan. Setiap pangkalan mendapatkan sekitar 694 tabung per bulan. Namun, di lapangan, ada indikasi bahwa sebagian tabung tidak langsung disalurkan kepada masyarakat melainkan ditimbun atau dijual ke pengecer dengan harga lebih tinggi,” ungkap Taufiq.

Dugaan praktik penimbunan ini disebut sebagai penyebab utama melonjaknya harga LPG di tingkat pengecer, yang bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp80.000 per tabung—jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Situasi ini semakin membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

Sebagai langkah konkret, DPRD merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Distribusi LPG yang terdiri dari unsur pemerintah, Pertamina, dan masyarakat. Satgas ini akan bertugas mengawasi distribusi LPG di setiap pangkalan guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Jika Satgas ini beroperasi dengan sistem yang transparan, misalnya melalui pemantauan berbasis teknologi digital atau laporan berbasis foto dan video, maka kita bisa dengan cepat mengendalikan harga serta menjamin distribusi LPG tepat sasaran,” tegas Taufiq.

Selain itu, DPRD meminta Pertamina untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta menerapkan sanksi tegas bagi pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan. DPRD juga mendorong masyarakat agar lebih proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi LPG.

Kelangkaan dan permainan harga LPG bukanlah isu baru di Balikpapan. Namun, DPRD menegaskan bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, serta masyarakat, permasalahan ini dapat segera teratasi demi kepentingan warga kota. (Adv)