Loadingtea

Ka Dinkes Ngakunya Hanya Terima Honor Kegiatan

NUSSA.CO, TOLITOLI – Sejumlah orang nampaknya mulai grusak-grusuk, gelisah terkait dugaan “dimainkannya” anggaran Ujian Kompetensi (UKOM) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Tolitoli tahun 2023, plus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli yang kabarnya sudah mulai bergeser ke lapangan.

“Informasinya sudah kami terima, tim kami sudah bergerak dan menelusuri dugaan tersebut,” singkat Kajari Tolitoli Albertinus Napitupulu SH via selulernya, Kamis (3/10/2024) siang.

Sementara itu, upaya media ini untuk terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Bidang Kefarmasian dan Pengembangan SDM Idris Langgai S.Sos belum membuahkan hasil. Beberapa kali kantor dan ruang kerjanya dikunjungi, ternyata yang bersangkutan sedang rajin-rajinnya keluar masuk kantor, alias tak betah.

“Eh sudah tidak ada lagi di ruangannya pak, tadi ada sih, tapi entah kemana lagi keluar,” tegur salah seorang staf Bidang Kefarmasian Dinkes Tolitoli.

Demikian pula Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Burhan, saat hendak ditemui ternyata juga sedang tidak berada di ruang kerjanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua LSM Bumi Bhakti Ahmad Pombang meminta Kejari Tolitoli benar-benar serius, tak hanya sekadar pandai menangkap informasi, tapi juga dibuktikan dengan keseriusan menangani sesuai regukasi yang ada.

“Ya kalau kuat dugaan ada penyelewengan dana, ya teruskan, jangan cuman wacana yang endingnya “kelar” juga no,” kritiknya.

Lanjut Ahmad Pombang, besar kecilnya dugaan penyimpangan anggaran harus diusut agar tidak menjadi budaya korupsi. Sebab, dari penilaiannya bahwa, telah terjadi penggelembungan anggaran dari total nilai Rp Rp 396 juta untuk kegiatan yang digelar selama dua hari, yang diikuti 72 peserta yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, SKM, farmasi serta apoteker.

Pombang menduga, berdasarkan pengalaman, biasanya untuk meraup keuntungan pada kegiatan semacam ini, biasanya rekayasa terjadi pada laporan pertanggung jawaban, seperti waktu pelaksanaan, anggaran makan minum, honorarium pemateri atau penguji, sewa hotel dan lain-lain yang sengaja digelembungkan.

Diberitakan Nussa.co, cara penggelembungan anggaran UKOM yang melibatkan 72 peserta ini, bertujuan untuk meraup keuntungan besar, dan permainan anggaran diduga dilakukan berjamaah.

Jika memperbandingkan pelaksanaan Ukom yang sama dengan kabupaten lain di Sulawesi Tengah, maka angka Rp 396 juta tersebut dinilai cukup besar, mengingat hanya melibatkan 72 peserta dalam waktu pelaksanaan dua hari, sementara realitanya waktu pelaksanaan hanya setengah hari dan pesertanya tidak menginap di hotel.

“Jika dibandingkan daerah lain, maupun dari pelaksanaan Ukom sebelumnya, jumlah peserta sekitar 100 orang saja hanya menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar 130 juta,” ungkap sumber terpercaya media ini

Selain itu, yang disayangkan adalah kabar PPK Idris Langgai S.Sos yang terkesan panik dan langsung menyodorkan Dorongan Amplop (DOA) kepada salah seorang oknum wartawan agar tidak memberitakan dugaan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Tolitoli Nasir Dg Marunnu kepada Nussa.co menjelaskan, dalam kegiatan UKOM Desember 2023, dirinya hadir hanya sebagai pemangku kebijakan atau kepala dinas yang bertugas ikut menyukseskan kegiatan tersebut, sekaligus menyampaikan materi terkait.

“Ya saya saat itu hanya menerima honor kegiatan, karena saya senang berbagi, ya uang itu saya bagikan ke petugas piket, petugas parkir, honorer, dan beberapa orang jajaran di bawah, dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, kehadiran pemateri biasanya mendapatkan honor dari kegiatan tersebut,” aku Kadis tanpa mau menyebutkan berapa honor sebenarnya yang ia terima, Kamis (3/10/2024).

“Ya biasalah, hampir semua kegiatan seperti itu ada honornya, ya saya hanya menerima honor kegiatan, itu saja. Diluar itu, pengaturannya menjadi tanggungjawab pengelola kegiatan dalam hal ini PPk dan PPTK,” timpalnya.

Terlepas dari soal DOA ke oknum wartawan dan pengakuan Kadis yang hanya menerima honor kegiatan, yang menjadi sorotan media ini adalah anggaran pelaksanaan UKOM sebesar Rp 396 juta yang dinilai cukup tidak masuk akal untuk pelaksanaan selama dua hari bagi 72 peserta.

Rinciannya, tanggal 19 Desember kegiatan berupa pra assesmen, sosialisasi terkait kelengkapan dan tata cara ujian, selesai langsung pulang. Kemudian 28 Desember lanjut ujian dari delapan sampai jam dua waktu itu. Jadi pelaksanaannya hanya dua hari,” ungkap salah seorang peserta yang namanya enggan disebutkan.

Anehnya, meski pelaksanaan hanya berlangsung selama dua hari, namun Idris Langgai selaku PPK saat ditanya wartawan mengaku pelaksanaan kegiatan tersebut digelar selama lima hari. (ham)