Loadingtea

NUSSA.CO, PPU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tita Deritayati, menegaskan bahwa pencairan dana desa menjadi prioritas.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi dengan sejumlah desa belum lama ini. Dalam kesempatan itu ia mengingatkan, pencairan dana desa akan terhambat jika persyaratan administrasi belum terpenuhi.

Menurut identifikasi DPMD, beberapa desa mengalami kendala dalam mempersiapkan kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

“Beberapa desa telah melaksanakan kegiatan, tetapi belum menyelesaikan SPJ-nya. Ini menghambat pencairan dana,” ungkap Tita, Kamis (3/10/2024).

Ia menambahkan bahwa beberapa desa lainnya terkendala karena masih menunggu rekomendasi dari kecamatan. Padahal rekomendasi merupakan syarat utama untuk pencairan.

“Ada desa yang sudah siap mencairkan dana, tetapi terkendala rekomendasi kecamatan yang belum keluar,” tambahnya.

Dari 30 desa di PPU, sebanyak 16 desa tercatat mengalami kendala. Namun, masalah di setiap desa tidak sama.

“Ada desa yang hanya menunggu rekomendasi, sementara ada yang belum menyelesaikan kegiatan sehingga SPJ belum bisa dibuat,” jelasnya.

Untuk itu, DPMD PPU berkomitmen memberikan pendampingan kepada desa-desa yang kesulitan menyelesaikan kewajiban administrasi.

“Kami akan terus memantau dan memberikan bantuan teknis agar desa yang menghadapi kendala bisa segera menyelesaikan dokumen yang diperlukan,” tegasnya.

Selanjutnya, Tita menekankan pentingnya sinergi antara perangkat desa, kecamatan, dan DPMD untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan begitu, DPMD berharap pencairan dana desa dapat segera terealisasi.

Pihaknya meminta perangkat desa menggunakan dana desa untuk pembangunan yang bermanfaat, terutama dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Pemanfaatan dana desa yang tepat akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPU,” tutup Tita. (ADV/DiskominfoPPU)